Aksi mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (30/06) mengungkapkan keprihatinannya terkait beberapa tuntutan, antara lain:
- Menyuarakan tuntutan agar draf RKUHP yang disembunyikan dari publik dapat diketahui secara transparan.
- Menyerukan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menghapus pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- Menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan DPR RI.
Virdian, sebagai Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan hari ini bukanlah hal baru yang perlu dipelajari dari awal, tetapi merupakan bagian dari upaya untuk mengingatkan publik, karena ancaman dapat menimpa semua elemen masyarakat. Aliansi mahasiswa mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengatasi kontroversi terkait RKUHP. Aksi ini berpotensi berkelanjutan, dan rencana aksi selanjutnya akan lebih masif jika tuntutan hari ini tidak direspons oleh Pemerintah dan DPR RI. Di antara banyaknya peserta aksi, Rania, salah satu mahasiswi dari UNPAD, berharap pendapat mahasiswa tidak akan diabaikan, melainkan didengar, dan bahwa hak-hak yang semestinya dimiliki oleh publik dapat diberikan dengan sepantasnya. Selain itu, Rania juga berharap Pemerintah segera mengungkapkan draf RKUHP agar masyarakat dapat mengetahui isi atau pasal-pasal yang menuai kontroversi.
Reporter: Fauziansyah Hartadi, Agnia Rahmi
