Bandung, Perslima – Demo aksi mahasiswa yang dilaksanakan pada hari selasa (6/9) di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat menyuarakan tuntutan kepada pemerintah terkait kenaikan BBM dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Aksi ini sebagai bentuk pantikan diruang publik terhadap kinerja pejabat pemerintah. Mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam seruan aksi kali ini diantaranya mahasiswa UPI, UNIKOM, STBA, UNINUS dan mahasiswa lainnya yang mengikuti konsolidasi sebelumnya.
Dalam tuntutannya, Mulki Hadiyan sebagai koordinator lapangan dalam aksi ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM ini tidak mengutamakan prioritas kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga BBM yang berpengaruh pada harga bahan pokok lainnya yang juga turut naik, dianggap mengorbankan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Secara rinci, terdapat lima poin tuntutan dan desakan yang dilayangkan kepada seluruh pimpinan nasional terutama Presiden RI dan Pejabat Legislatif yaitu :
1. Prioritaskan relokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat
2. Turunkan harga BBM ke semula dan stabilkan harga kebutuhan pokok sehari-hari
3. Mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kembali UU KPK, UU MINERBA, UU CIPTAKER, UU IKN dan pasal-pasal kontroversial di RKUHP
4. Menuntut presiden beserta jajarannya untuk bertanggung jawab sesuai sumpah jabatannya dan mendesak Lembaga Negara lainnya sesuai amanah konstitusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia
5. Jika tidak dilaksanakan dalam waktu 7×24 jam, Presiden dan jajarannya dinyatakan Gagal!
Berdasarkan tuntutan tersebut pemerintah diharapkan dapat menurunkan harga BBM ke harga semula demi menunjang pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak akibat Covid-19 sejak tahun 2020.
Ilyasa Ali Husni sebagai salah satu perwakilan dari mahasiswa juga menekankan poin ke-5 dalam tuntutan tersebut bahwa apabila Presiden dan jajarannya tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut maka akan ada aksi yang lebih besar dengan mengikut sertakan masyarakat dari berbagai elemen seperti buruh tani, pedagang, ojek online dan lainnya. Selain itu, apabila tuntutan tersebut tidak dilaksanakan maka Presiden dan jajarannya dinyatakan Gagal.
Reporter : Sevhia Narrulita
Leave a Reply