Berita Nasional

Massa kembali Tolak Kebijakan Tidak Pro Rakyat

Massa kembali Tolak Kebijakan Tidak Pro Rakyat

Pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Jawa Barat menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 September pukul 14.00 WIB. Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM untuk lebih tepat sasaran dan mendorong pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, kebijakan ini menyebabkan penderitaan bagi sebagian masyarakat. Selain itu, aksi ini juga menyoroti beberapa tuntutan lain, sebagai berikut:

  1. Menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 218.k/mg.01/mem.m/2022 karena berdampak secara domino terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.
  2. Meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan struktural terkait penyaluran BBM subsidi dan memberantas praktik korupsi di sektor migas, serta mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
  3. Menuntut agar pemerintah tidak memberi prioritas pada Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Negara Baru (IKN), di tengah ancaman krisis nasional.
  4. Mendesak Pemerintah untuk memberantas segala bentuk korupsi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin secara akuntabel, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Hingga saat ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum memberikan respons terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM. Dalam aksi demo hari ini, aliansi mahasiswa juga mempertanyakan keberadaan hati nurani para anggota DPRD yang telah dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Mahasiswa turut mendesak DPRD untuk merespons semua tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini.

Diharapkan melalui aksi ini, suara masyarakat dapat didengar oleh pemerintah sehingga segala tuntutan tersebut dapat segera diselesaikan demi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Reporter: Almira Darma, Nabella Yaniariza, Septi Yunita, dan Vera Siti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *