Aksi mahasiswa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari 25 kampus yang berbeda di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu (20/10), merupakan bentuk mengekspresikan keresahan mereka terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun. Aksi tersebut mengarahkan perhatiannya pada evaluasi kinerja pemerintah dan perlunya ruang edukasi dan kajian terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membahas aktivasi ruang publik dengan penuh kritik, pentingnya edukasi kepada masyarakat dan media, serta mendesak untuk mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo selama dua tahun. Mahasiswa juga mengecam praktik jual beli hukum yang baru-baru ini terjadi dan dengan tegas meminta semua pihak untuk berpartisipasi dalam menghentikan politik oligarki di Indonesia.
Dalam konteks kajian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, terungkap bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap sektor budaya dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah cenderung lebih fokus pada komersialisasi budaya tanpa memperhatikan aspek budaya itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pembangunan yang masif di Pulau Komodo, yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa komodo yang populasi mereka semakin berkurang.
Selain itu, mahasiswa juga menolak rencana pemindahan ibu kota baru karena kajian mendapati bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki manfaat yang jelas. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap lingkungan juga terlihat dari penggunaan lahan kosong sebagai tempat pembangunan beton, sementara penanaman pohon tidak mendapat perhatian yang memadai. Dalam konteks permasalahan sosial, pemerintah dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat adat, yang ditandai oleh tindakan represif dan kekerasan fisik yang masih terjadi terhadap masyarakat sipil dan mahasiswa. Selain itu, isu-isu gender juga tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
“Dalam aksi ini, kami mengungkapkan segala hal mulai dari isu ekonomi, agraria, lingkungan, kebijakan politik, dan lain-lain selama dua tahun kepemimpinan rezim Jokowi,” ucap Ilyasa Ali Husni, perwakilan mahasiswa UPI dalam Seruan Aksi Mahasiswa Bandung.
Adapun tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa kepada pemerintah Jokowi adalah sebagai berikut:
- Meninjau kembali RUU PKS.
- Mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
- Menuntut peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru.
- Mengatasi angka putus sekolah di tengah pandemi.
- Memberikan perhatian yang serius terhadap kestabilan lingkungan dan dampak kerusakan yang diakibatkannya.
Sementara itu, dalam konferensi pers yang diadakan, disebutkan bahwa pemerintah belum mencapai dampak yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi pariwisata. Pelanggaran aturan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan hukum masih terjadi. Pemerintah juga dinilai belum memiliki komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan yang baik.
Pada akhir aksi ini, mahasiswa berharap akan ada kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, dan kebebasan berekspresi. Pemerintah seharusnya mendengarkan kritik dan aspirasi masyarakat. Sistem hukum seharusnya tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tumpul ke atas.
Reporter: Sevhia Narrulita, Irham Nur Alim
