Bandung, 12 September 2026 – Kawasan Taman Cikapayang, Dago, Kota Bandung, kembali menjadi episentrum pergerakan massa. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) kerakyatan Jawa Barat memadati ruang publik tersebut dalam rangka konsolidasi dan unjuk rasa memperingati momentum tahunan September Hitam, pada Jum’at (11/9/2026). Mengusung tema besar “Indonesia Gawat Darurat”, aksi ini tidak hanya merefleksikan catatan kelam pelanggaran HAM masa lalu, melainkan juga menyoroti karut-marut persoalan bangsa hari ini, mulai dari krisis lingkungan, penegakan hukum yang rapuh, hingga sengkarut kebijakan strategis di tingkat nasional dan daerah.
Dari titik kumpul di Taman Cikapayang Dago, massa melantangkan tuntutan konkret dan mendesak pemerintah agar tidak terus bersikap abai terhadap sederet krisis kemanusiaan serta persoalan sosial yang menimpa masyarakat. Sejak siang hari, kawasan flyover Pasupati dipadati atribut aksi dan spanduk. Mahasiswa memilih menggelar mimbar bebas di Taman Cikapayang dibanding kantor pemerintahan sebagai strategi menjaring kesadaran publik secara langsung. Pihak mahasiswa menilai unjuk rasa formal di depan gedung legislatif kerap berujung nihil.
“Alasan kita aksi di Cikapayang pertama karena mungkin sudah sangat banyak kita aksi di kantor DPRD atau kantor pemerintahan, tapi tidak ada tindak yang baik dari pemerintah untuk mendengar aspirasi kita. Makanya kita memilih turun di Cikapayang agar atensi publik dan masyarakat sadar apa yang menjadi permasalahan hari ini,” tegas salah seorang perwakilan aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) kerakyatan Jawa Barat di lokasi aksi.
Soroti Sengkarut Program MBG hingga Krisis Ekologis
Aliansi mahasiswa mempertanyakan alokasi prioritas anggaran negara yang terkesan mengesampingkan sektor fundamental, seperti pemenuhan sarana pendidikan dan kesehatan gratis. Perwakilan dari Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Nahda, menyoroti tajam polemik implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum matang dan dipaksakan secara politis. Gelombang kasus keracunan yang menimpa pelajar di berbagai daerah serta minimnya respons evaluatif dari pemerintah menjadi bukti lemahnya tata kelola kebijakan tersebut.
“Kalau dari kami pasti itu banyak aspek yang perlu ditinjau terlebih dahulu dari segi MBG ini. Tapi melihat bagaimana tata kelola yang tidak siap saat ini, bisa dilihat bahwa ketidakmatangan program ini membutuhkan evaluasi yang menyeluruh. Cost untuk melakukan itu sangat besar. Oleh karena itu yang dituntut ke pemerintah sekarang adalah bergerak cepat dan evaluasi total,” tegas Nahda saat diwawancarai bersama peserta aksi lain.
Nahda juga mempertanyakan penentuan skala prioritas nasional di mana MBG terus didorong dalam RAPBN, sementara sektor dasar seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan masih terbengkalai. Ia menambahkan, guna menghadapi tantangan ke depan, pemerintah mestinya memperkuat fondasi kelembagaan dan stabilitas ekonomi nasional.
“Untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya, perlu membuat resiliensi ekonomi dengan pengadaan kebijakan yang strategis, khususnya adalah digitalisasi. Kami juga membutuhkan pemerintah untuk segera melaksanakan prinsip-prinsip good governance, khususnya untuk penegakan hukum dan merit system agar Indonesia berdiri di atas landasan konstitusi,” pungkas Nahda penuh tuntutan dan harapan.
Kegagalan Mitigasi Bencana Renggut Hak Hidup Warga
Sorotan tajam terhadap persoalan ekologis disuarakan oleh Presiden Mahasiswa BEM UPI, Khalid Syaiful. Khalid menekankan bahwa momentum September Hitam harus dimaknai secara kontekstual, di mana pemenuhan hak asasi manusia hari ini justru terancam oleh ketidakmampuan negara dalam menanggulangi bencana lingkungan.
“Hak asasi manusia saja direnggut dengan kegagalan pemerintah untuk menanggulangi bencana yang ada, mulai dari Karhutla dan juga erupsi dari Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik. Hal tersebut merupakan hak kita sebagai warga negara dan masyarakat untuk hidup dengan nyaman dan bebas, begitupun hak pendidikan yang sampai hari ini masih menjadi PR besar yang belum dipenuhi oleh negara,” ungkap Khalid di sela-sela aksi.
Selain persoalan bencana alam, massa turut menyinggung maraknya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kontroversi Kejaksaan Agung yang memamerkan uang sitaan korupsi kawasan hutan Lampung sebesar Rp1 triliun tanpa menyentuh akar persoalan impunitas korporasi.
Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Kontemporer
Peringatan September Hitam ini juga dipertegas oleh Ketua BEM Politeknik STIA LAN Bandung, Rafli Hidayat, bersama Ketua BEM IWU, M. Dikri. Keduanya menyoroti mandeknya penuntasan berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu serta represi hak sipil yang masih terus berulang hingga kini.
Perwakilan BEM menegaskan bahwa unjuk rasa di Taman Cikapayang merupakan alarm peringatan keras bahwa mahasiswa menolak lupa terhadap impunitas hukum yang dinikmati para pelanggar HAM di masa lalu hingga kasus-kasus kekerasan mutakhir terhadap masyarakat sipil.
“Sebetulnya kalau berbicara soal desakan, kami sangat mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Aksi ini merupakan respons pertama kami selaku mahasiswa Jawa Barat atas banyak terjadinya pelanggaran HAM di bulan September. Ini simbolisasi awal, ke depannya kita pasti akan turun kembali untuk tetap mengawal kasus pelanggaran HAM yang belum selesai sampai hari ini,” seru perwakilan BEM di hadapan massa.
Di samping itu, mahasiswa mengkritisi proses pembentukan kebijakan publik yang kerap kali hanya berlandaskan kepentingan politis elite ketimbang kebutuhan riil masyarakat di akar rumput.
“Alasan kami melakukan aksi di Cikapayang karena sudah sangat sering kami aksi di kantor DPRD atau kantor pemerintahan, tapi tidak pernah mendapatkan respons yang baik. Kami memilih turun di Cikapayang agar atensi masyarakat terbuka dan sadar apa yang menjadi permasalahan hari ini,” tambah perwakilan massa aksi.
Aksi di Taman Cikapayang Dago ini ditutup dengan pembacaan manifesto tuntutan bersama serta komitmen aliansi untuk terus mengawal respons pemangku kebijakan pasca-aksi.
Suara Mahasiswa yang Ikut Aksi: Alasan Turun ke Jalan, Sikap Isu, dan Pesan untuk Penguasa
Keresahan yang sama turut dirasakan oleh mahasiswa yang memilih hadir langsung untuk merapatkan barisan di jalanan. Salah seorang mahasiswa ITB yang ikut aksi, Fadhil Fatih, menuturkan bahwa alasan utamanya memutuskan turun ke jalan pada hari ini berangkat dari panggilan moral atas momentum September Hitam dan rentetan krisis nasional.
“Dari kami sendiri untuk aksi ini, kami membawa momentum September Hitam di mana kita tahu ada begitu banyak kejadian pelanggaran HAM sejak Indonesia berdiri. Kemudian kami juga membawa pernyataan sikap terkait keadaan Indonesia saat ini dengan tagar Indonesia Gawat Darurat,” ujar Fadhil memaparkan tuntutan aksi.
Menyikapi isu-isu yang dituntutkan, Fadhil menegaskan terdapat empat poin utama untuk segera disikapi pemerintah: percepatan respons penanggulangan bencana di seluruh Indonesia; evaluasi total program MBG dan KDMP; perumusan kebijakan strategis berbasis industri dan riset inovasi; serta penerapan good governance yang akuntabel, transparan, dan berbasis kompetensi. Ia pun menaruh harapan realistis agar aksi ini menjadi pemantik kesadaran kolektif bersama.
“Harapannya tentu suara-suara kami bisa didengarkan oleh pemerintah. Tapi tidak hanya pemerintah sebenarnya, kami ingin masyarakat luas juga semakin aware dengan apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga mahasiswa dan masyarakat bisa bersama-sama menekan terbentuknya kebijakan-kebijakan yang lebih baik ke depannya,” jelasnya.
Terakhir, Fadhil menyampaikan pesan tegas mengenai kondisi rakyat di tengah rentetan kebijakan yang menekan.
“Untuk masyarakat dan penguasa, kita tahu saat ini kondisi begitu sulit. Harga-harga naik, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin melebar. Pesan yang harus kita pastikan adalah bahwa kita tidak boleh diam, kita harus terus bergerak, terus melawan, dan mari kita bersatu bersama-sama,” pungkas Fadhil memberi pesan kepada masyarakat luas.
Pernyataan Sikap Press Release BEM SI Kerakyatan Jawa Barat: Deklarasi “Indonesia Gawat Darurat”
Menjelang akhir aksi, perwakilan aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Jawa Barat secara lantang membacakan lembar pernyataan sikap press release di hadapan publik dan massa aksi sebagai penegasan posisi gerakan politik mahasiswa.
- Respons Cepat Kebencanaan: Menuntut respons cepat dan prioritas utama dari pemerintah terhadap seluruh bencana ekologis dan musibah yang melanda wilayah Indonesia Raya tanpa diskriminasi wilayah.
- Evaluasi Total Program Prioritas: Mendesak evaluasi total dan menyeluruh terhadap program-program prioritas pemerintah yang tergesa-gesa, khususnya KDMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Kebijakan Strategis Berbasis Riset: Menuntut pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk akselerasi industrialisasi nasional yang berpijak pada riset inovasi dan kebutuhan rakyat.
- Penerapan Prinsip Good Governance: Mendesak perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi (merit system) demi menjaga mandat konstitusi.
Dalam deklarasinya, aliansi menegaskan bahwa bencana banjir di Sumatera, krisis di Kalimantan, hingga bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan semata-mata takdir alam, melainkan cerminan buram tata kelola penanggulangan bencana yang timpang.
“Ketika korban terus berjatuhan, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa nyawa manusia telah direduksi menjadi sekadar angka dalam laporan statistik sebuah ironi tragis dari negara. Dari kesadaran itulah, kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Jawa Barat, dengan ini mendeklarasikan Indonesia Gawat Darurat. Ini adalah teriakan kolektif yang menggetarkan dinding kekuasaan, tanda bahwa negara ini sedang sakit,” seru perwakilan aliansi dalam pembacaan rilis pers resminya.
OPINI PENULIS
Aksi aliansi mahasiswa di Taman Cikapayang Dago merefleksikan perlawanan sipil yang kian taktis dan membumi. Keputusan memindahkan episentrum aksi dari pelataran gedung dewan menuju ruang terbuka perkotaan menunjukkan keengganan mahasiswa terjebak dalam formalitas seremonial birokrasi yang kerap menulikan telinga dari jeritan rakyat.
Momentum September Hitam 2026 berhasil dikontekstualisasikan melalui berbagai persoalan yang disoroti mahasiswa. Pelanggaran HAM tidak hanya ditempatkan sebatas catatan sejarah masa lampau, melainkan menjelma dalam bentuk persoalan hak hidup sehat akibat kegagalan mitigasi bencana ekologis, pemaksaan kebijakan nir-tata kelola seperti MBG, hingga pelemahan meritokrasi birokrasi.
Ketika negara abai menjalankan amanat konstitusi, mimbar jalanan tetap menjadi ruang paling sah untuk terus merawat akal sehat publik.
Redaktur Pelaksana: Nasywa Meirina Karim
Reporter: Muhammad Andika Irpan Maulana
Penulis dan Takarir: Ahdan Dwi Mukhopifi
Editor: Keisya Aprilia Putri dan Maulida Siti Nurhaliza
Layouter: Ananda Alya dan Risma Ramadhani
Foto Video: Hizkia Anugrah dan Ahmad Fauzi
